Pemkab Pasuruan Pantau Aktivitas HTI

foto: bertha/GARASInews

Pasuruan, GARASInews  - Pemkab Pasuruan terus memantau aktivitas anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di wilayahnya, meski organisasi ini sudah dibubarkan pemerintah. Aktivitas anggota HTI ini terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Bangil.

"Sesuai PP nomor 58 tahun 2016 pasal 9, ormas yang sudah terdaftar di Kemenkumham harus lapor ke pemerintah daerah. Sebenarnya ada HTI di Bangil. Tapi Ormas ini tak pernah mendaftar atau melapor ke kami," kata Kabid Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol Kabupaten Pasuruan, Rachmad Yudi, di kantornya Jalan Panglima Sudirman 54 Pasuruan, Kamis (27/7/2017).

HTI secara resmi dibubarkan pemerintah lewat Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Meski sudah dibubarkan, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan.

"Kami tetap memantau aktivitas mereka. Untuk tindakan lebih dari itu, kami menunggu juknis dari pusat," terangnya.

Selama ini, kata Rachmad, aktivitas HTI di Bangil berupa dakwah. Saat dicecar terkait aktivitas lain yang bertentangan dengan Pancasila, Yanto mengelak memberikan jawaban.

"Kami koordinasi dengan jajaran intelejen yang lain," elaknya.

Terkait keberadaan PNS yang terlibat HTI, Yanto menyebut pihaknya belum menemukan indikasi. "Belum ada indikasi PNS terkait HTI," pungkasnya.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Terbukti Jadi Kader HTI, PNS di Bondowoso Akan Ditindak

foto: bertha/GARASInews

Bondowoso, GARASInews - Bupati Bondowoso Amin Said Husni mengaku telah memerintahkan Bakesbangpol untuk mendata para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkab Bondowoso yang menjadi anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Kami sedang melakukan pendataan. Saya sudah minta ke Bakesbangpol untuk memeriksa berkas PNS. Data itu lalu kami cermati. Jika teribat sebagai anggota, sanksinya sesuai dengan aturan yang berlaku," jelas Amin Said Husni, Selasa (25/7/2017).

Amin mengatakan, setelah HTI secara resmi dibubarkan oleh Kemenkumham beberapa saat lalu, Kemendagri langsung mengirimkan surat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penindakan kepada PNS yang terbukti menjadi anggota dan kader HTI.

"Kami sedang melakukan pendataan. Saya sudah minta ke Bakesbangpol untuk memeriksa berkas PNS di Bondowoso. Jika terbukti memang terlibat sebagai anggota, sanksinya sesuai dengan aturan yang berlaku," jelasnya.

Pihaknya juga meminta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab untuk mengawasi personelnya. Kalau mengetahui ada PNS yang masih terlibat dalam HTI, agar segera melaporkannya.

Tak hanya itu. Pihaknya juga akan memantau berbagai kegiatan organisasi masyarakat (ormas) di daerahnya. Bukan hanya HTI saja, seluruh ormas yang berkegiatan di Bondowoso tetap akan dipantau, melalui Bakesbangpol.

"Kalau soal pengawasan tidak hanya HTI, tapi semua kami awasi.Itu dilakukan untuk menghindari masuknya gerakan radikalisme dan anti Pancasila," pungkas Amin Said Husni.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Demi kesatuan NKRI Banom NU desak hapuskan HTI di Indonesia

Banom NU di Jatim Desak Pemerintah Segera Bubarkan HTI

foto:bertha/GARASInews

Surabaya - Berbagai Badan otonom (banom) Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur yang tergabung dalam Forum Persahabatan Cinta Tanah Air, mendeklarasikan penegakan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah pusat, untuk segera membubarkan organisasi HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), yang dinilai keluar dari ideologi Pancasila.

"Pada situasi akhir-akhir ini, banyak rongrongan dan gangguan terhadap NKRI (negara kesatuan Republik Indonesia) dan ideologi Pancasila. Kondisi itu dipicu oleh munculnya organisasi masyarakat (ormas) yang pemikiran dan tindakannya tidak lagi berazaskan Pancasila, sehingga kondisi tersebut sangat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tercinta ini," kata Emil Z Milahi, inisiator Forum Persahabatan Cinta Tanah Air Jawa Timur di sela acara Deklarasi Penegakan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa kepada GARASInews, di Surabaya, Senin (10/7/2017).

Achmad Nur Aminuddin, Koordinator Forum Persahabatan Cinta Tanah Air menambahkan, perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk di dalamnya melahirkan konsepsi Pancasila, bukanlah upaya coba-coba.

Namun, hasil dari kristalisasi daripada cita-cita, semangat dan kondisi kebangsaan yang membentang dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa dan bahasa, serta puluhan agama dan kepercayaan.

"Dengan kondisi dan pemahaman inilah, pondasi dibangun diwujudkan dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila," katanya.

Nur Aminuddin yang juga Wakil Ketua GP Ansor Jawa Timur menegaskan, dengan melihat kondisi bangsa ini, Forum Persahabatan Cinta Tanah Air yang terdiri dari keluarga besar NU Jawa Timur kader penggerak NU, GP Ansor, Fatayat NU, IKA PMII, ISNU, KA UMAHA, dan berbagai banom NU lainnya, menyatakan sikap.

Pertama, mendesak pemerintah untuk membangunkan kembali kesadaran akan pentingnya ideologi Pancasila, serta kesetiaan terhadap NKRI.

Kedua, mendesak pemerintah untuk menertibkan Perppu tentang ormas. Ketiga, mendukung pembubaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

"Keempat, mendesak pemerintah untuk mewujudkan komitmennya dalam pembubaran ormas HTI," paparnya.

Ia menegaskan, kita semua bertanggungjawab atas keutuhan dan kelangsungan NKRI dan pancasila, demi terjaganya keberagaman dan penghormatan atas perjuangan seluruh suku anak bangsa.

"Memang pemerintah sudah menyatakan membubarkan HTI. Tapi faktanya, sampai saat ini belum diwujudkan. Ada beberapa hal yang masih dipertimbangkan. Kita ingin pemerintah tegas. Bubar dengan berbagai hal berkaitan dengan itu, maka harus secara hukum juga bubar," tandasnya.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM