foto: bertha/GARASInews
Yogyakarta,GARASInews - Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, angkat suara tentang kebijakan 5 hari sekolah. Terlebih setelah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah secara resmi menolak kebijakan dan pemaksaan program tersebut.
"Saya berharap itu bukan kebijakan yang harus diwajibkan secara merata oleh semua (sekolah)," ucap Lukman selepas meresmikan gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Selasa (8/8/2017).
Dia berharap kalaupun kebijakan 5 hari sekolah harus diterapkan, diharapkannya agar masing-masing sekolah diberikan keleluasaan sehingga program tersebut tidak terkesan dipaksakan.
"Kalau lah harus menerapkan itu (5 hari sekolah), harus diberikan keleluasan ke masing-masing sekolah. Bagi masing-masing siswa, orangtuanya, walinya, apakah setuju mengikuti program itu," paparnya.
Untuk itu Lukman meminta agar kebijakan 5 hari sekolah tak asal diterapkan, daripada mendapatkan tentangan keras dari masyarakat.
"Mungkin lebih arif, daripada dipaksakan tapi kenyataannya mendapatkan resistensi yang sangat tinggi," imbuhnya.
Kebijakan lima hari sekolah diakui Lukman memang memberatkan insan madrasah. Oleh sebab itu wajar kemudian muncul penolakan dari dari kalangan pondok pesantren seperti disuarakan oleh PWNU Jawa Tengah.
"Ada pihak-pihak yang berkeberatan, khususnya masyarakat madrasah diniyah, pondok-pondok pesantren kita, para kiai-kiai kita, yang amat berkeberatan dengan kebijakan itu," tegasnya.
Kebijakan 5 hari sekolah ini dikhawatirkan dapat mengganggu sistem pendidikan yang sudah terbangun di madrasah dan pondok pesantren. Apalagi sistem pendidikan di pondok pesantren sudah sangat lama dikembangkan.
"Karena (kebijakan 5 hari sekolah) akan mempengaruhi sistem pendidikan. Pengajaran yang dikembangkan di pondok pesantren selama puluhan tahun selama ini, yang dikembangkan di madrasah diniyah dan sebagainya," pungkasnya.
SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM
No comments:
Post a Comment